Home / Pemerintah

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:43 WIB

Pemkab Sidoarjo Terus Berupaya Mempercepat Pembebasan Lahan untuk Flyover Gedangan

SIDOARJO Suksesi Indonesia.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melipatgandakan upaya untuk mempercepat pembebasan lahan proyek pembangunan Flyover Gedangan. Selain membentuk tim khusus pengadaan tanah, Pemkab Sidoarjo juga telah mengamankan alokasi anggaran total sebesar Rp 400 miliar guna memastikan pembayaran ganti rugi warga tidak terkendala.

Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan, pemetaan terhadap 122 bidang tanah yang terdampak proyek tersebut telah rampung. Saat ini, fokus pemerintah adalah mempercepat penyelesaian administrasi pada 16 bidang tanah yang masih mengganjal agar proses penilaian harga (appraisal) bisa dimulai tepat waktu.

Baca Juga  Hadiri Rekerda PKK Tahun 2025, Bupati Minta Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Wujudkan Keluarga Sehat dan Sejahtera

“Kami bergerak cepat. Pengumpulan dokumen lahan hingga pengukuran terus berjalan secara paralel. Kami menargetkan proses appraisal sudah bisa dimulai pada Agustus nanti,” kata Subandi seusai memimpin rapat koordinasi di Ruang Delta Wicaksana, Sidoarjo, Kamis (16/7/2026).

Disampaikan bahwa Pemkab Sidoarjo mengucurkan dana sebesar Rp 200 miliar dari APBD 2026, dan telah menyiapkan tambahan Rp 200 miliar lagi pada APBD 2027. Total Rp 400 miliar disiagakan khusus untuk ganti rugi lahan.

Baca Juga  Zairullah Buka PKKMB STIENAS Banjarmasin

Pemkab Sidoarjo juga Membentuk Tim Pengadaan Tanah untuk lembangunan jembatan layang Gedangan yang berkoordinasi langsung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), tim penilai, dan konsultan hukum.

Selain itu, Pemkab juga Melakukan pelacakan dan komunikasi intensif dengan perangkat desa untuk menemui pemilik lahan yang berada di luar daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Muhammad Makhmud menjelaskan, 16 bidang tanah yang belum tuntas tersebut bukan disebabkan oleh sengketa hukum, melainkan kendala administratif.

Baca Juga  Kunjungi Tanbu. Komisi 1 DPRD Propinsi Kalsel Evaluasi Pilkada Serentak Bersama Pemkab Tanbu

“Kendala utamanya adalah beberapa pemilik lahan saat ini berdomisili di luar daerah dan belum berhasil ditemui. Selain itu, ada satu bidang tanah yang ahli warisnya mencapai 57 orang dan dokumen kesepakatannya belum lengkap,” ujar Makhmud.

Saat ini, dinas terkait bersama perangkat desa setempat tengah melakukan penelusuran keberadaan pemilik lahan agar proses pembebasan tanah ini dapat rampung sepenuhnya tahun ini.
Bupati Subandi menegaskan, koordinasi lintas sektor akan terus diperketat secara berkala.

“Kami berupaya semaksimal mungkin. Tahun ini pembebasan lahan harus rampung agar pembangunan fisik jembatan layang bisa segera terwujud demi mengurai kemacetan kronis di kawasan Gedangan,” ujarnya.( man )

Baca Juga

Pemerintah

Pemkab Sumenep Genjot Penurunan Pengangguran, 30% Sumbangsih Dari UMKM

Pemerintah

Bupati Zairullah: Tak Perlu Impor, Manfaatkan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan

Pemerintah

RPH Babi Banjarsugihan Sudah Diresmikan, Paguyuban Mitra RPH Mengeluh Fasilitasnya Masih Kurang Moderen

Pemerintah

Tingkatkan Kemampuan Individu, Koramil 0830/05 Tandes Latihan Beladiri Taktis

Pemerintah

Pemkab Tanbu Gelar Rakoor Pilkades Serentak Gelombang ke Dua Tahun 2023

Pemerintah

Prabowo dan Gibran Resmi Di Lantik Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024 -2029

Pemerintah

DPMD Sumenep Gelar Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Pengelola BUM Des

Pemerintah

Bupati Tanbu Gaungkan Tradisi Membasuh Kaki Orang Tua.