Home / Pemerintah

Rabu, 10 Mei 2023 - 12:39 WIB

Pemkab Tanah Bumbu Kembali Raih WTP BPK Perwakilan Kalimantan Selatan.

Suksesi Indonesia.com Tanbu BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Perhargaan opini WTP tersebut diterima Bupati HM Zairullah Azhar saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Rahmadi, di Banjarbaru, Selasa (9/5/2023).

Baca Juga  Perkuat Pembangunan Berbasis Riset, Bupati Andi Rudi Latif Teken Kerja Sama Strategis dengan Universitas Widya Gama Malang

Bupati HM Zairullah Azhar mengatakan pihaknya bersyukur karena Pemkab Tanah Bumbu telah berhasil meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 10 kali berturut-turut, dan akan terus mempertahankan opini tersebut.

“Alhamdulillah, berhasil meraih opini WTP 10 kali berturut-turut, semua berkat dukungan seluruh pihak dan kami tentu siap menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK Kalsel,” kata Zairullah.

Baca Juga  Puncak Pesta Pantai Mappanre Ri Tasi’e dimeriahkan Festival Kuliner Etnis Nusantara

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Rahmadi mengatakan LHP diserahkan kepada pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. Ada dua laporan yakni LHP Laporan Keuangan 2022 dan LHP SPI kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

Disebutkannya, pemeriksaan LKPD 2022 sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2016 dengan memperhatikan kriteria kesesuaian mengacu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Baca Juga  Satlantas Polres Gresik Gelar Rangkaian Bakti Sosial Menyambut HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-69

Kemudian, kriteria kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan pada aturan perundang-undangan. Hasil akhirnya disimpulkan opini diberikan dengan predikat WTP.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai kriteria itu, kami simpulkan LKPD dari sembilan kabupaten/kota telah disajikan secara wajar, sesuai SAP dan prinsip akuntansi sehingga diberikan status WTP, ” jelasnya.

Dikatakan, meski meraih opini WTP, tetapi BPK Kalsel masih menemukan beberapa permasalahan harus jadi perhatian namun tidak mempengaruhi keseluruhan kewajaran penyajian laporan keuangan pemda. (Rel)

Baca Juga

Pemerintah

Pembinaan FKDM. Libatkan Sekdes

Pemerintah

Pemkab Sidoarjo Teken MoU dengan CWI Kelola TPA Jabon Jadi Sumber Energi

Pemerintah

Pengibaran 5000 Bendera Merah Putih di Tanah Bumbu

Pemerintah

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif Serahkan Penghargaan AKIP 2024 Kepada SKPD Berprestasi

Pemerintah

Percepat Tangani Banjir, Bupati H.Subandi Sidak Pembangunan Rumah Pompa dan Bendungan di Desa Kedungpeluk

Pemerintah

Bupati Subandi Ajak Ramaikan Pendopo Sidoarjo dengan Kegiatan Keagaamaan

Pemerintah

Pemkab Sidoarjo Tingkatkan Kompetensi 40 Pejabat Pengawas

Pemerintah

Bangun Sinergitas Dengan Wali Murid, Pangkalan SDN Romben Barat 1 Gelar Perjumtuming Mandiri