Suksesi Indonesia.com- Hanya orang-orang Bangsa Indonesia yangg tidak faham amanah PEMBUKAAN UUD 1945 dan Pancasila saja yg percaya dan mau menggunakan demokrasi (walaupun mereka bertitel profesor, doktor, master, drs, Ir, SH, jenderal dll) dan terlebih lagi ‘mereka’ dg gigihnya membela demokrasi. Sementara Aristoteles sudah mengingatkan ada 4 bentuk tata penyelenggaraan negara yg buruk, yaitu timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Demokrasi itu bentuk tata penyelenggaraan negara yg sangat bertentangan dg amanah alinea I PEMBUKAAN UUD 1945 dst.
Saya sengaja mengutip jawaban sahabat saya Agus Harimurti Kodri kawan seoerjuangan saya ini sudah hampir 15 tahun yang lalu kita mendeklair di Gedung Indonesia Menggugat di Bandung saat itu kami sudah melakukan deklarasi Kembali ke UUD 1945 dan Pancasila ,dan dilanjutkan dengan Kongres Pancasila tanggal 30 Mei sampai tanggal 1Juni 2015 yang di Fasilitasi Rektor ITS Prof Dr Djoni Hermana .Dalam kongres Pancasila ini rekomendasi rekomendasi lebih detail.untuk membuat gerakan Kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Gerakan Kembali Ke UUD 1945 dan Pancasila buat kami bukan hal baru sebab sudah merupakan keputusan konggres Pancasila di ITS dan sudah kita notarialkan menjadi dokumen yang mempunyai kekuatan hukum .
Sangat memprihatinkan bagi kami di Rumah Pancasila pilpres dengan model demokrasi liberalisme Kapitalisme justru didukung oleh para intekektual profesor ,docktor ,tidak sedikit pensiunan jendral terjebak pada demokrasi liberalisme kapitalisme.
Free Fight Liberalisme adalah adanya kebebasan yang tak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah. Dan dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah antara kaya dan yang miskin.
Ternyata setelah kami membuka data kependudukan ,demokrasi liberalisme kapitalisme bukan untuk kepentingan rakyat sebab yang terus berteriak teriak soal demokrasi itu Intelektual ,sarjana ,Profesor ,docktor pensiunan jendral -jendral pengamat politik ,politikus ,yang jumlah mereka kurang dari 5 persen .jadi demokrasi itu untuk siapa ? Yang 95 % rakyat jelata atau yang kurang dari 5% .
Kalau kita membuka data tingkat pendidikan bangsa Indonesia terdiri konfigurasi nya sebagai berikut .berdasarkan data 31 Desember th 2022.dengan jumlah penduduk 277,75 juta jiwa. sebagai berikut.
S3. 63.315
S2. 882.113.
S1 4,5 % atau 12.440.000.
D3.3.564.392.
D1+D2.1.115.867.
SMA/SMK .58.570.660.
SMP .40.210.820.
SD.64.299.000.
Belum sekolah
66 .060 000.
Dari konfigurasi pendidikan menurut tingkat nya maka penduduk yang pendidikan SD ,SMP,SMA merupakan mayoritas.dibanding dengan sarjana yang hanya 4,5%.
Prediksi pendiri negeri ini bukan sesuatu pemikiran yang tanpa dasar kalau sistem MPR dengan Permusyawaratan Perwakilan untuk memilih pemimpin .
Rupanya kita perlu menelanjangi diri kita yang mengaku kaum intelek tual yang jumlah nya hanya 4,5 persen. Yang menganti UUD 1945 dengan UUD2002 yang kemudian menghilangkan Pancasila dan merobohkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 .ya kaum intelektual yang jumlah nya hanya 4,5 %. Yang menjadi koruptor,melanggar hukum merusak demokrasi kata mereka ya mereka sendiri yang hanya 4,5% .Yang melakukan kong kalingkong mengeruk kekayaan ibu pertiwi dan menjual nya ke China ,yang menggadaikan negara ini ke China.
Kalau memang negara ini menganut demokrasi maka kepentingan rakyat yang 95 persen itu yang harus diutamakan bukan untuk mereka yang hanya 4,5 persen.
Kalau melihat peta pendidikan yang mayoritas adalah berpendidikan SD maka metode beli suara dengan uang receh dan sembako lebih mengena .oleh sebab itu Ganjar terus menyebar sembako dan amplop 50 ribuan .
Sementara AMIN mengusung perubahan apa yang di maksud perubahan itu yang paham ya golongan 4,5% dengan bahasa -bahasa yang sulit dicerna oleh golongan rakyat yang tingkat pendidikan nya SD \ SMP.
Saya saja yang setiap hari melakukan kajian tentang Pancasila dan UUD 1945 bingung bagaimana ngomong keadilan sosial tetapi diletakan pada sistem Liberal Kapitalisme bahkan didasarkan pada kesetaraan bukan pada Pancasila padahal kesetaraan itu bagian dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab .
Jadi seharus nya Intekektual Prof,Doktor,Akhli Hukum ,aktifis ,para pensiunan jendral ,sadar untuk segera kembali ke UUD 1945 jika memang memikirkan kepentingan bangsa bukan kepentingan yang hanya 4,5 %.
Apa tidak malu mengumbar sumpah serapah pada Jokowi ,Gibran tetapi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia untuk kepentingan golongan yang hanya 4,5% .Sebab yang berkuasa dan menentukan rakyat Indonesia ya ditentukan oleh golongan yang hanya ,4,5 % dari jumlah seluruh rakyat Indonesia.
Kalau saja mereka memikir kepentingan bsngsa nya maka tidak ada jalan terbaik kembali ke UUD1945 dsn Pancasila.
Penulis Opini : Prihandoyo Kuswanto
Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila
