Home / Pemerintah

Senin, 18 Maret 2024 - 20:28 WIB

Buntut Kopi Kapiten Dua Dinas Dicecar Pansus

PASURUAN, Suksesi Indonesia.com – Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan panggil dua OPD pemkab terkait bergulirnya polemik Kopi Khas Kabupaten Pasuruan (KAPITEN) yang diperkirakan mendapat gelontoran anggaran Pemda mencapai Rp 10 Miliar lebih selama 10 tahun.

Digelontornya anggaran yang bersumber dari APBD itu diperkirakan senilai Rp 1 miliar setiap tahunnya itu sangat istimewa. Lilik Wiji Asri Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengatakan, anggaan yang digelontorkan itu untuk pembinaan petani kopi di kabupaten pasuruan.

Baca Juga  Kawasan Pemkab Tanah Bumbu Percantik Area Perkantoran Dengan Taman Trotoar

Kopi kapiten merupakan brand kopi kabupaten pasuruan yang menaungi petani kopi kabupaten pasuruan, tidak tanggung-tanggung Asosiasi Petani Kopi (APEKI) digrojok oleh pemkab hingga menvapai Rp 10 miliar lebih. Penyedotan anggaran itu menjadi kunci DPRD lebih getol mlototi penggunaan anggaran dari dua dinas yakni Dinas perindutrian dan Perdagangan juga Dinas pertanian dan ketahanan pangan tersebut.

Baca Juga  Tanah Bumbu Gelar Rakoor APSAI: Sinergi Perusahaan Dukung Kabupaten Layak Anak

Dua OPD itu di cecar berbagai pertanyaan oleh pansus tetang logo kopi kapiten, legal formal, dan penggunaan anggaan yang dinilai cukup fantastis. Najib SH ketua Pasus mengatakan pihaknya memanggil dua dinas merupakan tugas sebagai wakil rakyat, “Kita memanggil dua dinas untuk minta keterangan secara langsung penggunaan anggaran yang di gelontorkan, diperuntukkan untuk apa dan apkah penggunaan anggaran itu telah sesuai regulasi” tutur Najib, selesai rapat hering, Senin (18/3/2024) siang.

Baca Juga  Fauzan Adhim: Ketua KPU Punya Hobi Observasi Hingga Terobsesi Menjadi Peneliti

Untuk menguarai polemik kopi kapiten Najib tidak bisa hanya melihat pada satu sisi saja, pria dengan kumis tipis ini mengatakan penguaraian polemik ini biar jelas dan gamblang pihaknya akan memanggil APEKI atau yang bersangkutan penerima anggaran dari pemkab itu.

Pemanggilan terhadap APEKI akan dilakukan minggu ini, “Pansus akan memanggil dan memintai keterangan kepada APEKI, tugas kita sebagai wakil rakyat untuk mengawasi kebijakan eksekutif agar bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Najib. (rf)

Baca Juga

Pemerintah

Mengenang Kartini Indonesia di Masa Gelap Penjajahan Menuju Terang

Pemerintah

Dikeluhkan Warga, Pemkab Sidoarjo Gerak Cepat Ambil Alih Penanganan TPS3R Ngampelsari Sidoarjo

Pemerintah

Bupati terima rekomendasi DPRD atas LKPj TA 2022

Pemerintah

Wabup Sidoarjo Resmikan Dapur SPPG MBG di Prambon, Tekankan Pengawasan Bersama

Pemerintah

Kegiatan Lailatul Jum’at Siapkan Undian Berhadiah Bagi Jamaah

Pemerintah

DP3AP2KB Tanbu dan BKKBN Kalsel Giatkan Pelayanan KB dan KBKR di Wilayah Khusus

Pemerintah

Hari kedua Audiensi KP2D Tanah Bumbu : Susun Arah Kebijakan Bupati, Efisiensi Anggaran dan Tepat

Pemerintah

Pemkab Sidoarjo Launching dan Kukuhkan Satu Desa Satu Duta Pariwisata