Home / Pemerintah

Senin, 18 Maret 2024 - 20:28 WIB

Buntut Kopi Kapiten Dua Dinas Dicecar Pansus

PASURUAN, Suksesi Indonesia.com – Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan panggil dua OPD pemkab terkait bergulirnya polemik Kopi Khas Kabupaten Pasuruan (KAPITEN) yang diperkirakan mendapat gelontoran anggaran Pemda mencapai Rp 10 Miliar lebih selama 10 tahun.

Digelontornya anggaran yang bersumber dari APBD itu diperkirakan senilai Rp 1 miliar setiap tahunnya itu sangat istimewa. Lilik Wiji Asri Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengatakan, anggaan yang digelontorkan itu untuk pembinaan petani kopi di kabupaten pasuruan.

Baca Juga  Tanah Bumbu Juara 2 Geospasial Award 2024

Kopi kapiten merupakan brand kopi kabupaten pasuruan yang menaungi petani kopi kabupaten pasuruan, tidak tanggung-tanggung Asosiasi Petani Kopi (APEKI) digrojok oleh pemkab hingga menvapai Rp 10 miliar lebih. Penyedotan anggaran itu menjadi kunci DPRD lebih getol mlototi penggunaan anggaran dari dua dinas yakni Dinas perindutrian dan Perdagangan juga Dinas pertanian dan ketahanan pangan tersebut.

Baca Juga  BRAVO” Polrestabes Surabaya Luncurkan Aplikasi “Elektronik Teguran Simpatik Presisi 2023

Dua OPD itu di cecar berbagai pertanyaan oleh pansus tetang logo kopi kapiten, legal formal, dan penggunaan anggaan yang dinilai cukup fantastis. Najib SH ketua Pasus mengatakan pihaknya memanggil dua dinas merupakan tugas sebagai wakil rakyat, “Kita memanggil dua dinas untuk minta keterangan secara langsung penggunaan anggaran yang di gelontorkan, diperuntukkan untuk apa dan apkah penggunaan anggaran itu telah sesuai regulasi” tutur Najib, selesai rapat hering, Senin (18/3/2024) siang.

Baca Juga  Plt. Bupati Sidoarjo Subandi Hadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kab.Sidoarjo Masa Bakti 2024-2029

Untuk menguarai polemik kopi kapiten Najib tidak bisa hanya melihat pada satu sisi saja, pria dengan kumis tipis ini mengatakan penguaraian polemik ini biar jelas dan gamblang pihaknya akan memanggil APEKI atau yang bersangkutan penerima anggaran dari pemkab itu.

Pemanggilan terhadap APEKI akan dilakukan minggu ini, “Pansus akan memanggil dan memintai keterangan kepada APEKI, tugas kita sebagai wakil rakyat untuk mengawasi kebijakan eksekutif agar bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Najib. (rf)

Baca Juga

Pemerintah

Pemdes Sugihwaras Kecamatan Candi Salurkan Bantuan Langsung Tunai ( BLT DD ) Tahap IV Th 2024

Pemerintah

Safari Ramadan Pemkab Tanbu Berakhir di Kecamatan Simpang Empat

Pemerintah

Dispersip Dukung Pemusnahan Arsip Dinas Pendidikan

Pemerintah

Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu Setujui Terkait Rancangan Peraturan Daerah Perubahan dan Kawasan Pemukiman

Pemerintah

Selamat Jalan Kadis Kominfo Kab Tanbu.

Pemerintah

Ada 8 Pejabat Pensiun Di Tahun 2023.Harapan Sekda Penggantinya Harus Lebih Baik

Pemerintah

Sekda Tanbu Intruksikan Bawahannya Tindaklanjuti Rakerda 2023

Pemerintah

Ustazd Aswar Liwang Gowa Isi Tablig Akbar di Pesta Pantai Mappanre Ri Tasi’e 2023