Home / Pemerintah

Senin, 18 Maret 2024 - 20:28 WIB

Buntut Kopi Kapiten Dua Dinas Dicecar Pansus

PASURUAN, Suksesi Indonesia.com – Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan panggil dua OPD pemkab terkait bergulirnya polemik Kopi Khas Kabupaten Pasuruan (KAPITEN) yang diperkirakan mendapat gelontoran anggaran Pemda mencapai Rp 10 Miliar lebih selama 10 tahun.

Digelontornya anggaran yang bersumber dari APBD itu diperkirakan senilai Rp 1 miliar setiap tahunnya itu sangat istimewa. Lilik Wiji Asri Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengatakan, anggaan yang digelontorkan itu untuk pembinaan petani kopi di kabupaten pasuruan.

Baca Juga  Penyampaian RAPBD 2024 Zairullah Sebut Program Jangka Panjang 2045

Kopi kapiten merupakan brand kopi kabupaten pasuruan yang menaungi petani kopi kabupaten pasuruan, tidak tanggung-tanggung Asosiasi Petani Kopi (APEKI) digrojok oleh pemkab hingga menvapai Rp 10 miliar lebih. Penyedotan anggaran itu menjadi kunci DPRD lebih getol mlototi penggunaan anggaran dari dua dinas yakni Dinas perindutrian dan Perdagangan juga Dinas pertanian dan ketahanan pangan tersebut.

Baca Juga  Evaluasi Smart City Kabupaten Sidoarjo, Sekda Minta Kolaborasi Hexahelix

Dua OPD itu di cecar berbagai pertanyaan oleh pansus tetang logo kopi kapiten, legal formal, dan penggunaan anggaan yang dinilai cukup fantastis. Najib SH ketua Pasus mengatakan pihaknya memanggil dua dinas merupakan tugas sebagai wakil rakyat, “Kita memanggil dua dinas untuk minta keterangan secara langsung penggunaan anggaran yang di gelontorkan, diperuntukkan untuk apa dan apkah penggunaan anggaran itu telah sesuai regulasi” tutur Najib, selesai rapat hering, Senin (18/3/2024) siang.

Baca Juga  Hari Guru Nasional 2024 di Sungai Loban Dimeriahkan Berbagai Kegiatan

Untuk menguarai polemik kopi kapiten Najib tidak bisa hanya melihat pada satu sisi saja, pria dengan kumis tipis ini mengatakan penguaraian polemik ini biar jelas dan gamblang pihaknya akan memanggil APEKI atau yang bersangkutan penerima anggaran dari pemkab itu.

Pemanggilan terhadap APEKI akan dilakukan minggu ini, “Pansus akan memanggil dan memintai keterangan kepada APEKI, tugas kita sebagai wakil rakyat untuk mengawasi kebijakan eksekutif agar bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Najib. (rf)

Baca Juga

Pemerintah

dr. Hj. Sriatun Resmi Dilantik Sebagai Ketua Dekranasda Kab. Sidoarjo

Pemerintah

Siap Amankan Pemilu 2024, Polres Situbondo Gelar Simulasi Sispamkota

Hiburan

Puluhan Ribu Pengunjung Padati Malam Puncak Mappanre RI tasi ‘e Pantai Pagatan

Pemerintah

Jaga Kondusifitas Daerah Tanah Bumbu Gelar Penguatan FKUB

Pemerintah

Pemkab Sidoarjo Gerakkan Jihad Rawat Sungai Sidoarjo

Pemerintah

DLH Tanah Bumbu Gandeng Polbindes Satpol PP Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

Pemerintah

Tingkatkan UMKM, DWP Tanbu Kunjungi Kota Banjarbaru.

Pemerintah

Kapolsek Koja Gelar Kegiatan Malam Kenal Sambut Bersama Masyarakat Koja