SIDOARJO Suksesi Indonesia.com– Menjelang musim hujan, Bupati Sidoarjo Subandi meminta percepatan normalisasi sungai di Kecamatan Wonoayu. Selain itu, perbaikan saluran serta penanganan titik-titik rawan genangan juga menjadi perhatian.
Hal itu disampaikan bupati saat audiensi bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Wonoayu di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/10/2026). Audiensi turut dihadiri Pj Sekda Sidoarjo Ainur Rahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Moh. Bahrul Amig, Kepala DPUBMSDA, Kepala Dinas P2CKTR, Kepala DLHK, Kepala Dinas PMD, serta Kalakska BPBD Sidoarjo.
Dalam pertemuan itu, para kepala desa menyampaikan berbagai persoalan di wilayah masing-masing untuk dicarikan solusi bersama.
Subandi menegaskan bahwa persoalan normalisasi sungai dan saluran air harus menjadi perhatian utama mengingat musim hujan segera tiba.
“Terkait sungai dan pemeliharaan sungai, saya minta segera ditindaklanjuti. Normalisasi yang sudah direncanakan harus terus berjalan dan diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan saat musim hujan datang,” tegasnya.
Beberapa usulan menjadi perhatian. Di antaranya, normalisasi saluran di Desa Mojorangagung, normalisasi afvour di Desa Pagerngumbuk dan Desa Ploso, penanganan titik banjir di Karangpuri, hingga perbaikan akses dan lingkungan di sejumlah lokasi TPS3R.
Subandi juga meminta OPD terkait melakukan pengecekan lapangan terhadap saluran sempit yang menghambat aliran air serta melakukan intervensi pembangunan apabila diperlukan.
“Kalau ada saluran yang perlu dibenahi atau dinormalisasi, segera dicek. Jangan sampai saat hujan turun justru menimbulkan genangan yang mengganggu masyarakat,” ujarnya.
Selain membahas penanganan banjir dan infrastruktur, Subandi menyampaikan sejumlah program strategis lainnya. Di antaranya, percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penyelesaian persoalan PTSL, serta percepatan penataan ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, Pemkab Sidoarjo akan menyesuaikan berbagai persoalan pemanfaatan lahan, termasuk lokasi TPS3R dan aset desa, melalui penyusunan RDTR. Dengan begitu, kepala desa tidak perlu khawatir terhadap perubahan status lahan yang sedang berproses.
Dalam kesempatan itu, Subandi juga mengungkapkan kabar baik terkait peningkatan
Insya Allah tahun 2027 BKK naik menjadi Rp600 juta per desa dan kelurahan untuk pemerataan pembangunan. Sebagian anggaran itu juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan prioritas di desa, termasuk penanganan lingkungan dan infrastruktur,” katanya.
Menutup audiensi, Subandi meminta camat dan seluruh kepala desa terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait. Tujuannya, berbagai persoalan yang disampaikan, terutama penanganan sungai, saluran, dan titik rawan banjir menjelang musim hujan, dapat segera ditindaklanjuti demi menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat (man)
