Home / Pemerintah

Senin, 18 Maret 2024 - 20:28 WIB

Buntut Kopi Kapiten Dua Dinas Dicecar Pansus

PASURUAN, Suksesi Indonesia.com – Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan panggil dua OPD pemkab terkait bergulirnya polemik Kopi Khas Kabupaten Pasuruan (KAPITEN) yang diperkirakan mendapat gelontoran anggaran Pemda mencapai Rp 10 Miliar lebih selama 10 tahun.

Digelontornya anggaran yang bersumber dari APBD itu diperkirakan senilai Rp 1 miliar setiap tahunnya itu sangat istimewa. Lilik Wiji Asri Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengatakan, anggaan yang digelontorkan itu untuk pembinaan petani kopi di kabupaten pasuruan.

Baca Juga  Pembinaan FKDM. Libatkan Sekdes

Kopi kapiten merupakan brand kopi kabupaten pasuruan yang menaungi petani kopi kabupaten pasuruan, tidak tanggung-tanggung Asosiasi Petani Kopi (APEKI) digrojok oleh pemkab hingga menvapai Rp 10 miliar lebih. Penyedotan anggaran itu menjadi kunci DPRD lebih getol mlototi penggunaan anggaran dari dua dinas yakni Dinas perindutrian dan Perdagangan juga Dinas pertanian dan ketahanan pangan tersebut.

Baca Juga  Eksekutif Bersama Legislatif Sepakati Perubahan RTRW Tanbu

Dua OPD itu di cecar berbagai pertanyaan oleh pansus tetang logo kopi kapiten, legal formal, dan penggunaan anggaan yang dinilai cukup fantastis. Najib SH ketua Pasus mengatakan pihaknya memanggil dua dinas merupakan tugas sebagai wakil rakyat, “Kita memanggil dua dinas untuk minta keterangan secara langsung penggunaan anggaran yang di gelontorkan, diperuntukkan untuk apa dan apkah penggunaan anggaran itu telah sesuai regulasi” tutur Najib, selesai rapat hering, Senin (18/3/2024) siang.

Baca Juga  Tujuh Kepala Desa Terpilih Dilantik. Bupati Beri Pesan Ini

Untuk menguarai polemik kopi kapiten Najib tidak bisa hanya melihat pada satu sisi saja, pria dengan kumis tipis ini mengatakan penguaraian polemik ini biar jelas dan gamblang pihaknya akan memanggil APEKI atau yang bersangkutan penerima anggaran dari pemkab itu.

Pemanggilan terhadap APEKI akan dilakukan minggu ini, “Pansus akan memanggil dan memintai keterangan kepada APEKI, tugas kita sebagai wakil rakyat untuk mengawasi kebijakan eksekutif agar bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Najib. (rf)

Baca Juga

Pemerintah

DKPP Tanbu Monitoring Panen Padi

Pemerintah

Plt Bupati Sidoarjo Keluarkan SE: Sekolah diminta Tangguhkan ODL di Luar Kabupaten Sidoarjo

Pemerintah

Apel Siaga Bencana: Antisipasi Kabut Asap Kebakaran Hutan dan Lahan

Pemerintah

Bupati Zairullah Buka Rakerda Tanah Bumbu

Pemerintah

Mengawali Festival Literasi Bersujud 2023, Dispersip Tanbu Gelar Story Telling

Pemerintah

Kasus TPPO di Tanbu Nihil, Tetap Perlu Sosialisasi Pencegahan

Pemerintah

Sidak Lokasi Banjir, Plt Bupati Sidoarjo Subandi Pastikan Penanganan Yang Baik

Pemerintah

Bupati Fauzi Apresiasi Peraih Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep 2024