Home / Pemerintah

Jumat, 26 Januari 2024 - 20:26 WIB

Diskominfosp Tanbu dan BPS Ekspose NTP

Suksesi Indonesia.com,Tanah Bumbu
BATULICIN
– Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfosp) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) setempat melakukan ekspose Nilai Tukar Petani (NTP).

Ekspose NTP bertempat di Ruang Rapat Diskominfosp Tanbu, Jumat (26/01/2024).

Peserta ekspose terdiri dari Asisten, Komite Perencana Kabupaten Tanah Bumbu, SKPD terkait, BPS, dan Tenaha Ahli Penyusunan dan Analisis NTP BPS.

Baca Juga  Gebyar Anniversary ke-5 FWJI 2024 Diwarnai Berbagai Pertunjukan Budaya

Kepala BPS Tanbu Ihsan Nulhakim mengatakan tujuan ekspose ini untuk melihat perkembangan kesejahteraan petani.

Ia menambahkan, salah satu indikator kesejahteraannya yakni mengukur dari tingkat pendapatan dan pengeluaran petani.

NTP menunjukkan peningkatan kemampuan petani secara kesejahteraannya. Namun semakin tinggi nilai NTP maka semakin tinggi pula kesejahteraan secara relatif.

“Secara sederhana NTP itu menggambarkan daya beli pendapatan petani walaupun itu belum bisa mewakili semuanya,”pungkasnya.

Baca Juga  Maraknya Sampah Liar, Kepala DLH Sumenep Minta Pemdes Dan Masyarakat Koperatif

NTP ini untuk mengukur kemampuan tukar produk yang di jual petani dengan produk yang di butuhkan petani dalam produksi dan konsusmsi rumah tangga.

Sementara itu Kadis Kominfosp Al Husain mardani melalui Kabid Statistik dan Persandian, Dwi Teguh Effendi mengatakan ukuran atau indikator kesejahteraan petani terbagi dengan 3 komponen yakni pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat serta perikanan tangkap.

Tiga komponen ini yang paling rendah posisinya bahkan di bawah 100 atau nilai modal. Maka petani kita belum bisa di anggap sejahtera. Sehingga indikator inilah yang mengukurnya.

Baca Juga  Bimtek Pengawasan Keamanan PSAT Sanitasi Hygiene 2024

“Setelah mendapatkan angka diatas 100 dari 3 komponen tersebut maka di anggap bagus kesejahteraannya dan perlu ditingkatkan lagi,” sebutnya.

Namun kalau pertanian modalnya di bawah 100, tapi setelah di hitung dapatnya tidak sampai 100. Sementara itu harus diatas modal.

“Untuk mengatasi itu di harapkan peran lintas terkait sangat di butuhkan untuk merumuskan posisi petani yang tidak sejahtera agar menjadi sejahtera. Tentunya apa yang di kerjakan tidak lagi mengalami kerugian,” tutupnya. ( Ril ) Gz.

Baca Juga

Pemerintah

35 Anggota DPRD Tanah Bumbu Periode 2024-2029 Resmi Diambil Sumpah dan Janji

Pemerintah

Mandiri di Lahan Sendiri, Kisah Sukses Polsek Kenjeran Ubah Lahan Tidur Jadi Solusi Pangan Warga

Pemerintah

Pertemuan Rutin GOW Kabupaten Tanah Bumbu

Pemerintah

Pemkab Sidoarjo Gelar Pilkades Serentak 2026 di 80 Desa

Pemerintah

Advokasi dan Sosialisasi PKG, Upaya Pemkab Tanah Bumbu Wujudkan Masyarakat Sehat

Pemerintah

Hj Wahyu Windarti lantik Lima Ketua TP PKK Kecamatan

Pemerintah

Bangun Ketangguhan Desa, BPBD Bentuk Destana Disejumlah Desa di Pulau Sapudi

Pemerintah

Kelurahan Bongkaran dan Pokmas Berikan Hak Jawab Terkait Proyek Saluran Air Jalan Sambongan