Home / Politik

Senin, 16 November 2026 - 15:34 WIB

G-BRAN Surabaya Ikut Bersuara, Tuntut Pembukaan Dokumen Ijazah Anggota DPR RI Secara Terbuka

  • H. Holis Sebut Gelombang Desakan Audit Ijazah DPR Merata hingga Jawa Timur

SURABAYA Suksesi Indonesia.com— Gelombang tuntutan publik agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dan memverifikasi keabsahan ijazah seluruh anggotanya kian menguat. Hingga Senin, 16 November 2026, petisi daring yang memuat mosi tidak percaya terkait transparansi dokumen pendidikan anggota parlemen tercatat telah mengumpulkan sedikitnya 41.719 tanda tangan warganet.

Tautan petisi tersebut menyebar luas di berbagai platform media sosial menyusul dinamika politik nasional dalam beberapa hari terakhir. Desakan ini muncul sebagai dampak lanjutan dari polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan mundur dari jabatannya pada 12 November lalu. Publik menilai standar keterbukaan informasi dan verifikasi administrasi yang sama harus diterapkan secara merata kepada seluruh pemangku jabatan publik, termasuk 580 anggota DPR RI periode berjalan tanpa pengecualian.

Baca Juga  MAKI Soroti "DIPA" Bawaslu Jatim Terkait 3,5 Miliar Rupiah Diduga Dikorupsi

Merespons perkembangan tersebut, organisasi kemasyarakatan G-BRAN menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan transparansi publik tersebut. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) G-BRAN, Rimso Maruli Sinaga, menilai desakan audit ijazah anggota dewan merupakan bentuk kontrol sosial yang wajar dalam sistem demokrasi.

“Publik berhak mengetahui rekam jejak akademik para wakilnya yang duduk di Senayan. Jika standar verifikasi diberlakukan secara ketat di jajaran eksekutif hingga berujung pada mundurnya Wakil Presiden pada 12 November kemarin, maka lembaga legislatif juga harus menunjukkan keterbukaan serupa,” ujar

Baca Juga  Demi Suksesnya Pemilu Serentak 2024, KPU Sumenep Gelar Media Gathering

Rimso Maruli Sinaga dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Senin, 16 November 2026.
Menurut Rimso, keterbukaan dokumen persyaratan pencalonan, khususnya ijazah pendidikan terakhir, merupakan langkah krusial untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi parlemen. Ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI proaktif membuka akses verifikasi ulang guna menghindari spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.

Senada dengan sikap DPP, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) G-BRAN Kota Surabaya sekaligus Koordinator Wilayah Nasional G-BRAN, H. Holis, menegaskan bahwa arus aspirasi dari daerah menunjukkan kegelisahan yang serupa. Ia menyebut lonjakan jumlah penanda tangan petisi hingga menembus angka 41.719 orang menjadi indikator bahwa isu integritas administrasi pejabat publik kini menjadi perhatian serius masyarakat luas.

Baca Juga  Temukan Kecurangan" Partai Buruh Gruduk Bawaslu dan Kejati Jawa Timur

“Gelombang desakan ini sudah tidak terbendung dan merata hingga ke daerah, termasuk di Jawa Timur. Kami mendesak agar dilakukan audit dan pembukaan dokumen ijazah seluruh 580 anggota DPR RI secara transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi agar tidak memicu krisis kepercayaan yang lebih luas,” kata H. Holis.

H. Holis menambahkan, jaringan wilayah G-BRAN di berbagai daerah akan terus mengawal aspirasi publik tersebut dan mendorong mekanisme pengawasan yang akuntabel terhadap lembaga legislatif. Ia berharap pimpinan DPR RI segera merespons tuntutan warganet dengan membuka ruang klarifikasi dan verifikasi terbuka demi menjaga marwah lembaga perwakilan rakyat.

Baca Juga

Hiburan

Berkampanye Terselubung Di Sela sela Pentas Peringatan HUT RI ke 78

Politik

Debat Publik Ketiga Pilkada Sidoarjo, Paslon no urut 01 Dan 02 Saling Pertajam Visi Dan Misi.

Politik

DPD Partai Demokrat Prov Kalsel Silahturahmi Dan Konsulidasi Di DPC Demokrat Tanah Bumbu

Politik

LSM Gabungan Seven Gab Ingatkan Penyelenggara Pemilu, ASN, Dan Perangkat Desa Harus Netral.

Pemerintah

Indonesia Memasuki Zaman Kalitida Menuju Zaman Kolobendu

Pemerintah

Jawaban Bupati Tanbu Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terkait RAPBD-P 2025

Politik

Pilkada Sidoarjo Dipastikan Berakhir Tanpa Gugatan

Politik

Jelang Pemilu 2024. Etika Budaya Politik Disosialisasikan Hingga Ke Desa