SUMENEP Suksesi-Indonesia.com-Pada momentum kegiatan seminar jurnalistik dengan tema “hukum dan kebebasan Pers, perlindungan jurnalis di tengah tekanan dan tuntutan publik”, yang digelar Pengurus Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumenep bekerja sama dengan Universitas PGRI (UPI) Sumenep, sekaligus juga dilakukan penandatanganan Memories Of Understanding (MOU) Antara IWO dan UPI Sumenep, disaksikan Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim, bertempat di Gedung Pertemuan UPI Sumenep, Kamis (27/11/2025).
Selain itu IWO Sumenep juga memberikan cendramata dan piagam penghargaan yang diserahkan Ketua IWO Sumenep kepada Wabup dan Rektor UPI Sumenep, dilanjutkan pemberian piagam penghargaan kepada para nara sumber seminar, Ibnu Hajar (wartawan senior), Hairul Anwar (komisi I DPRD Sumenep), AKP Agus Rusdianto (Polres Sumenep) dan moderator Samsul Arifin (Harian Bhirawa.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, melalui Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, dalam sambutannya mengungkapkan kegiatan seminar jurnalistik ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta membuka ruang untuk berdiskusi tentang hukum dan kebebasan pers.
“Pers merupakan pilar keempat demokrasi yang di dalamnya merekat sebagai fungsi kontrol sosial, penyebaran informasi, pendidikan publik serta ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah,” ujar Wabup dihadapan peserta seminar Pers, para mahasiswa Prodi bahasa dan sastra Indonesia.
Diakui Wabup Pers disamping kritis juga bertanggung jawab, sehingga sebuah pemerintahan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Karena tidak boleh menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi oleh para jurnalis hari ini di tengah derasnya informasi digital tekanan publik yang semakin tinggi hingga pekerjaan jurnalis menjadi semakin kompleks.
Yakni, satu sisi masyarakat menuntut kecepatan informasi, sisi lain jurnalis berkewajiban menjaga akurasi verifikasi dan integritas berita agar tidak terjebak pada miss informasi dan dis informasi.
Sehingga, perlindungan terhadap profesi jurnalis menjadi semakin penting.
” kita menyadari bahwa hingga hari ini masih terdapat jurnalis yang mengalami bentuk-bentuk intimidasi, kekerasan, kriminalisasi ataupun tekanan yang datang dari berbagai pihak,” ujarnya.
Karenanya, menurut Wabup, pemerintah kabupaten Sumenep berkomitmen untuk selalu membuka ruang kerja sama yang konsumtif dengan rekan-rekan media, karena pemerintah membutuhkan Pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan berbagai program pembangunan, mengedukasi masyarakat serta menjaga iklim demokrasi tetap sehat.
” kami sadar bahwa kritik adalah bagian penting dari proses pembangunan kritik yang konstruktif akan menjadi energi bagi kami untuk memperbaiki diri sebaliknya kami juga berharap agar pemberitaan yang senantiasa berimbang berdasarkan dan mengedepankan kepentingan publik” tambahnya.
Sedangkan Rektor Universitas PGRI (UPI) Sumenep, Asmuni, mengakui pentingnya pemahaman terhadap jurnalistik lebih luas lagi khususnya bagi mahasiswa UPI Sumenep yang memang menjadi salah satu materi kuliah wajib bagi mahasiswa jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.
Bahkan diakui Asmuni, jika di UPI Sumenep memiliki Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Retorika, yang menaungi, menjembatani dan mengasah mahasiswa yang suka dengan jurnalistik. Hingga salah satu Ketua LPM Retorika demisioner menjadi Sekjen lembaga Pers Mahasiswa Nasional.
Bahkan, dengan mencermati perkembangan teknologi informasi yang luar biasa saat ini, maka perlu ada program khusus bagi mahasiswa untuk bagaimana lebih memahami dan mendalami jurnalis dengan baik.
” Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menyampaikan informasi tapi juga edukasi bagi mahasiswa. Dan kami tidak hanya kerjasama dengan IWO Sumenep, namun organisasi maupun media lainnya kami terbuka bekerjasama untuk melatih kaderisasi jurnalistik bagi mahasiswa kami,”tandasnya.
Sementara Ketua IWO Sumenep, Imam Mustain, menjelaskan Pers memiliki posisi yang sangat penting sebagai pilar keempat demokrasi, penjaga transparansi, penyampai kebenaran, dan sekaligus sebagai kontrol sosial atas jalannya pemerintahan.
“kita memahami bahwa menjadi jurnalis saat ini tidaklah mudah. Tekanan publik semakin kuat, ancaman hukum dan keselamatan sering mengintai, dan tuntutan untuk menjaga profesionalisme serta etika semakin tinggi.” ujarnya .
Bahkan, diakui Imam, jika tidak jarang jurnalis menghadapi intimidasi, kekerasan, bahkan upaya kriminalisasi hanya karena menjalankan tugas mulia mencari kebenaran.
Karena itu, seminar ini menjadi ruang dialog yang sangat penting untuk membahas beberapa point, yakni kebebasan pers tetap terlindungi oleh hukum, jnurnalis dapat bekerja aman dan merdeka, kode etik dan tanggung jawab publik tetap dijunjung tinggi, serta k.olaborasi pemerintah, akademisi, dan media dapat memperkuat ekosistem pers yang sehat.
“diharapkan melalui kegiatan ini dapat terbangun kesadaran bersama tentang pentingnya perlindungan jurnalis, terjalinnya kolaborasi nyata antara media, kampus, pemerintah, dan penegak hukum. Serta terwujudnya solusi dan rekomendasi konstruktif atas problem teknis maupun etis profesional jurnalis di lapangan.”pungkasnya. (rus)
