Home / Pemerintah

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:36 WIB

Ketua Umum PJI Hartanto Boechori : Libas Jaringan Penjahat Kebebasan Pers

SURABAYA.Suksesi Indonesia.com– Dua media online, Herald.id dan Inikata.co.id serta dua wartawannya digugat perdata oleh pejabat publik, eks Stafsus Gubernur Sulawesi Selatan, Muh Hasanuddin Taiben, Andi Ilal Tasma, A Chidayat Abdullah, Arif dan Arman. Gugatan itu terkait pemberitaan sebelumnya, 19 September 2023.

Gugatan bernomor 3/Pdt.G/2024/PN Mks itu saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Nilai gugatan, ‘bombastis sinting’, ratusan milyaran. Dan atas tingginya nilai gugatan, LBH Pers Makassar yang membela para tergugat menilai, ada upaya penggugat bangkrutkan media dan miskinkan jurnalis.

Menurut Ketua Umum PJI Hartanto Boechori, nilai gugatan ratusan milyar itu jelas sangat tidak masuk akal waras. Sedangkan ketentuan pidana dalam pasal 18 ayat 1 Undang undang Pers bagi para pihak yang merugikan Pers, paling banyak hanya 500 juta.

Baca Juga  Oknum Polsek Gudo, Diduga Main Mata, Untuk Hentikan Pengedar Sabu .

“Itupun sepengetahuan saya belum pernah ketentuan pidana pasal 18 ayat 1 UU Pers itu diterapkan kepada pihak lain yang menghalang-halangi tugas Jurnalis/Pers atau yang merugikan Jurnalis/Pers,”ucapnya.

Lanjut kata ketum PJI, terlebih sebelum terjadinya gugatan perdata itu, Dewan pers sudah pernah memediasi para pihak dan mengeluarkan hasil penilaian serta rekomendasi yang sudah ditaati oleh Herald.id dan Inikata.co.id pada bulan November 2023, yakni permintaan maaf disertai hak jawab dari pihak yang merasa dirugikan. Mekanisme Pers wajib dihormati. Toh Herald.id dan Inikata.co.id sudah menjalankan rekomendasi Dewan Pers.

Baca Juga  Model Id Card SIM Tampilan Format Baru, Satpas Colombo Sudah di Berlakukan Juli 2024

“Gugatan berlebihan seperti di atas untuk melemahkan fungsi dan Peranan Pers. Untuk itu saya meminta khususnya Dewan Pers dan Organisasi Pers para Tergugat, pro aktif melakukan pembelaan maksimal terhadap para Tergugat,” ulasnya.

Demikian pula, sambung ketum PJI, Pers dan semua Organisasi Pers apapun serta para Lembaga Hukum Pers, saya harapkan beramai-ramai melakukan pembelaan terhadap rekan Jurnalis / Pers yang sedang ditekan oleh ‘jaringan penjahat kebebasan Pers’. Kalau perlu, lakukan ‘Demo Nasional’, baik lewat karya jurnalistik maupun turun ke lapangan.

Baca Juga  Menuju Profesionalitas Layanan Masyarakat. Kades SE Tanbu Ikuti Bimtek Pemdes

“Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang sedang mengadili perkara Gugatan bernomor 3/Pdt.G/2024/PN Mks, saya harapkan mengadili seadil-adilnya menggunakan nurani dan menolak seluruh gugatan demi tegaknya peranan Pers sebagaimana dimaksudkan di pasal 6 UU Pers,” tegasnya.

Ketua Umum PJI Hartanto Boechori, menambahkan, Mahkamah Agung saya harapkan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau sekurangnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur sistim peradilan terhadap Pers demi tegak dan berfungsinya peranan Pers sebagaimana dimaksudkan di pasal 6 UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” katanya. (red)

“Artikel Ketua Umum PJI Hartanto Boechori”

Baca Juga

Pemerintah

Tanah Bumbu Juara 2 Geospasial Award 2024

Pemerintah

Program Sidoarjo Siap 24 Jam Sebagai Modal Sidoarjo Aman

Pemerintah

Akhir Pekan, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungi Warung Kopi Klotok

Pemerintah

Satlantas Polres Gresik Gelar Rangkaian Bakti Sosial Menyambut HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-69

Pemerintah

BPBD Tanbu Gelar Desiminasi Kebencanaan, Sosialisasikan dan Launching Renjana

Pemerintah

Dispersip Tanbu Gelar Nonton Bareng Film Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Pemerintah

Bupati: Persoalan Sampah Semakin Hari Makin Rumit

Pemerintah

Kapolres Situbondo Santuni Anak Yatim Piatu  di Yayasan Darul Aytam