Home / Pemerintah

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:36 WIB

Ketua Umum PJI Hartanto Boechori : Libas Jaringan Penjahat Kebebasan Pers

SURABAYA.Suksesi Indonesia.com– Dua media online, Herald.id dan Inikata.co.id serta dua wartawannya digugat perdata oleh pejabat publik, eks Stafsus Gubernur Sulawesi Selatan, Muh Hasanuddin Taiben, Andi Ilal Tasma, A Chidayat Abdullah, Arif dan Arman. Gugatan itu terkait pemberitaan sebelumnya, 19 September 2023.

Gugatan bernomor 3/Pdt.G/2024/PN Mks itu saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Nilai gugatan, ‘bombastis sinting’, ratusan milyaran. Dan atas tingginya nilai gugatan, LBH Pers Makassar yang membela para tergugat menilai, ada upaya penggugat bangkrutkan media dan miskinkan jurnalis.

Menurut Ketua Umum PJI Hartanto Boechori, nilai gugatan ratusan milyar itu jelas sangat tidak masuk akal waras. Sedangkan ketentuan pidana dalam pasal 18 ayat 1 Undang undang Pers bagi para pihak yang merugikan Pers, paling banyak hanya 500 juta.

Baca Juga  Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Tanah Bumbu Kal Sel Buka puasa Bersama Di Sekretariatan

“Itupun sepengetahuan saya belum pernah ketentuan pidana pasal 18 ayat 1 UU Pers itu diterapkan kepada pihak lain yang menghalang-halangi tugas Jurnalis/Pers atau yang merugikan Jurnalis/Pers,”ucapnya.

Lanjut kata ketum PJI, terlebih sebelum terjadinya gugatan perdata itu, Dewan pers sudah pernah memediasi para pihak dan mengeluarkan hasil penilaian serta rekomendasi yang sudah ditaati oleh Herald.id dan Inikata.co.id pada bulan November 2023, yakni permintaan maaf disertai hak jawab dari pihak yang merasa dirugikan. Mekanisme Pers wajib dihormati. Toh Herald.id dan Inikata.co.id sudah menjalankan rekomendasi Dewan Pers.

Baca Juga  Kirab Tumpeng Ciri khas Sedekah Bumi Desa Klagen Gambiran Maospati

“Gugatan berlebihan seperti di atas untuk melemahkan fungsi dan Peranan Pers. Untuk itu saya meminta khususnya Dewan Pers dan Organisasi Pers para Tergugat, pro aktif melakukan pembelaan maksimal terhadap para Tergugat,” ulasnya.

Demikian pula, sambung ketum PJI, Pers dan semua Organisasi Pers apapun serta para Lembaga Hukum Pers, saya harapkan beramai-ramai melakukan pembelaan terhadap rekan Jurnalis / Pers yang sedang ditekan oleh ‘jaringan penjahat kebebasan Pers’. Kalau perlu, lakukan ‘Demo Nasional’, baik lewat karya jurnalistik maupun turun ke lapangan.

Baca Juga  Dinilai Belum Lakukan Uji Publik. PORTAL Minta Pegesahan Perda RTRW Ditunda.

“Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang sedang mengadili perkara Gugatan bernomor 3/Pdt.G/2024/PN Mks, saya harapkan mengadili seadil-adilnya menggunakan nurani dan menolak seluruh gugatan demi tegaknya peranan Pers sebagaimana dimaksudkan di pasal 6 UU Pers,” tegasnya.

Ketua Umum PJI Hartanto Boechori, menambahkan, Mahkamah Agung saya harapkan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau sekurangnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur sistim peradilan terhadap Pers demi tegak dan berfungsinya peranan Pers sebagaimana dimaksudkan di pasal 6 UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” katanya. (red)

“Artikel Ketua Umum PJI Hartanto Boechori”

Baca Juga

Pemerintah

Kusan Hilir Sudah Miliki KCP Bank Mandiri

Pemerintah

Pemkab Tanbu Terima Penghargaan dari BKKBN

Pemerintah

Pemkab Tanbu Buka Pelatihan Barbershop Bantu Warga Buka Usaha

Pemerintah

Plt Bupati Sidoarjo Subandi Bantu Masyarakat Manfaatkan Program PTSL

Pemerintah

SMPN 2 Raas Kelas Akhir, Gelar Pisah Kenang” Mengukir Prestasi Meraih Cita-cita

Pemerintah

Kapolda Kalsel Bagikan 377 Tabung Gas LPG Gratis Kepada Warga Banjarmasin Barat

Pemerintah

Jadi Orang Tua Asuh Anak Stunting.BPBD Bagikan Aneka Bingkisan

Pemerintah

Bupati Tanbu, Sukses Perayaan HUT ke-19 PT. Jhonline Baratama Membuat Kejutan Hadir Ribuan Warga.