Home / Pemerintah

Rabu, 20 Agustus 2025 - 20:50 WIB

Musrenbang Perempuan 2025, Pemkab Sidoarjo Dorong Pembangunan Responsif Gender

SIDOARJO Suksesi Indonesia.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Mereka ikut terlibat dalam arah kemajuan kota delta.

Untuk itu, perempuan dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan 2025 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (20/8/2025).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana ini bertujuan mematangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025.

Baca Juga  PT Pelni Cabang Kotabaru-Batulicin Dukung Lingkungan Bersih di Tanah Bumbu

Forum ini menjadi wadah bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi, mulai dari isu kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, penyediaan fasilitas publik yang ramah perempuan, hingga pemberdayaan ekonomi.

Wabup Mimik menegaskan bahwa keluarga merupakan pondasi utama dalam pembangunan perempuan. “Perempuan hebat Sidoarjo perlu bergerak bersama, dari keluarga hingga masyarakat, agar pembangunan lebih tepat sasaran dan bermanfaat luas,” tegasnya.

Mak Mimik juga menekankan pentingnya komitmen kolektif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, responsif gender, dan berkeadilan sosial.

Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat.

Baca Juga  Payah Gorong-Gorong Mangkrak, Ketua RW Bersama Warga Desak Pemkot Segera ada Penyelesaian.

“Jika perempuan Sidoarjo bersemangat turun langsung, maka banyak persoalan dapat segera diatasi. Musrenbang Perempuan ini bukan sekadar forum usulan, melainkan bukti komitmen bersama dalam pembangunan yang setara,” ujarnya.

Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, menjelaskan Musrenbang Perempuan berfungsi memfasilitasi proses penyelarasan kebutuhan pembangunan dari desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Usulan yang muncul akan dipadukan dengan rencana kerja perangkat daerah (Renja OPD) dan menjadi bahan pemutakhiran RKPD yang mengacu pada RPJMD.

“Kegiatan ini memastikan aspirasi perempuan benar-benar tercermin dalam prioritas pembangunan daerah. Harapannya, hasil yang dirumuskan mampu menjawab isu-isu strategis sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan,” tutup Heni.

Baca Juga  Kebijakan Golden Visa akan Tarik Talenta Berkualitas

Forum Musrenbang Perempuan 2025 ini dihadiri sejumlah organisasi perempuan, di antaranya Ketua Persatuan Istri DPRD, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Bhayangkari, Ketua Jalasenastri, Ketua Pia Ardhya Garini.

Kemudian Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, Ketua Dharma Yukti Karini, hingga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sidoarjo. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, yang turut menjadi narasumber.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, Musrenbang Perempuan diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi perempuan dalam mendorong program inovatif yang responsif terhadap kebutuhan perempuan serta berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat. ( Man)

Baca Juga

Pemerintah

Di Duga Ledakan Potas di Desa Bates Kec. Dasuk kab. Sumenep

Pemerintah

Entry Meeting Dari BPKP Perwakilan Kalsel Tujuannya Untuk Evaluasi Perencanaan Penganggaran Pemkab Tanbu

Pemerintah

Presiden Jokowi Tinjau Rekonstruksi Jalan Raya Surakarta-Gemolong-Purwodadi

Pemerintah

Mengurangi Komplin, Satpas SIM Colombo Gaungkan Pelayanan Prima dan Transparansi

Pemerintah

Perkuat Layanan Publik, Disdukcapil dan Dispersip Tanbu Teken Perpanjangan Kerjasama Data Kependudukan

Pemerintah

Raperda Riset dan Inovasi Daerah Disetujui, Wabup H. Bahsanudin : Langkah Strategis Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan Berbasis Iptek

Pemerintah

Launching 346 Koperasi Merah Putih, Bupati Subandi : Jangan Hanya dibentuk, Tapi Harus Berjalan dan Berdampak

Pemerintah

DLH Tanah Bumbu Gandeng Polbindes Satpol PP Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah