SUMENEP Suksesi-Indonesia.com-
Untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sumenep berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024
Penghargaan WTP LKPD 2024 ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Fauzi di Sidoarjo, Kamis (17/4/2025).
Penyerahan ini menjadi momen penting untuk merefleksikan keberhasilan dan juga tantangan dalam memperbaiki sistem administrasi keuangan daerah.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa opini WTP ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan refleksi dari komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjalankan pengelolaan keuangan secara taat aturan, transparan, dan akuntabel.
” Dengan capaian ini Pemkab Sumenep harus terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang profesional dan berintegritas.”Ujar Bupati
Dikatakan Bupati, prestasi ini tidak akan mungkin tercapai tanpa kontribusi nyata dari para ASN di semua lini serta peran aktif masyarakat yang ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan. Karena dengan mendapatkan WTP Pemkab Sumenep juga harus memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat dikelola dengan penuh tanggung jawab.
“semua ini merupakan hasil kerja tim. Mulai dari perencana program, pelaksana kegiatan, hingga pengawas internal. Semuanya punya andil besar,” tandasnya.
Ditambahkan Bupati jika opini WTP menjadi tolok ukur tata kelola pemerintahan yang bersih. Sehingga, Pemkab Sumenep harus terus berupaya menjadikan budaya tertib administrasi dan pengawasan sebagai bagian dari sistem kerja yang berkelanjutan, bukan hanya bersifat insidental atau seremonial.
Lebih lanjut menurut orang nomor satu di Pemkab Sumenep ini, setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Pemkab
Sumenep juga berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan sesuai arahan. Dengan tata kelola keuangan yang baik, menjadi pondasi penting dalam menjalankan seluruh program pembangunan.
“Dengan sistem keuangan yang rapi dan akuntabel, program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan bisa berjalan lebih optimal.”tambahnya.
Bupati juga berharap agar pencapaian ini tidak membuat jajaran pemerintah daerah cepat puas. Sebaliknya, opini WTP kedelapan ini menjadi cambuk untuk terus menjaga standar profesionalitas yang tinggi dan menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan anggaran.
“semua tidak boleh lengah, karena tugas kita bukan hanya menjaga kepercayaan publik, tapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” paparnya.(rus)
