Suksesi Indonesia.com Tanah bumbu
BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (4/8/2025).
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dan dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Kalsel, Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan, SKPD lingkup provinsi, instansi vertikal, BPBD kabupaten/kota, serta organisasi kebencanaan.
Dalam arahannya, Gubernur Kalsel H. Muhidin menekankan pentingnya sinergitas lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla serta memperketat pengawasan di wilayah rawan. Ia juga menyampaikan bahwa status Siaga Darurat Karhutla telah ditetapkan untuk Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pentingnya sinergitas lintas sektor dan pengawasan ketat terhadap wilayah rawan karhutla. Dari rakor hari ini, kita sudah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla untuk Provinsi Kalsel, karena di Kalsel sudah ada dua Kabupaten/Kota yang menetapkan status tersebut”
Dalam rakoor tersebut semua daerah harus menyiapkan peralatan pemadam kebakaran 1 Desa 1 Alat Pemadam, juga larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dan meminta seluruh pihak untuk melakukan upaya pencegahan karhutla.
Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala Pelaksana BPBD Tanah Bumbu H. Sulhadi menyampaikan bahwa
Pemkab Tanah Bumbu telah melakukan koordinasi dengan Muspida, menggelar rapat kesiapsiagaan, serta melaksanakan simulasi dan pelatihan kepada sekitar 90 relawan di daerah rawan bencana.
“Tanah Bumbu telah membangun embung di desa rawan karhutla, membentuk sekat bakar, serta mendirikan Grup Pusdalops untuk memperkuat sistem penanganan kebencanaan,” ungkap Sulhadi.
Rapat koordinasi ini bertujuan merumuskan strategi kesiapsiagaan menghadapi karhutla berdasarkan data potensi kerawanan di masing-masing wilayah. Para kepala daerah diminta menyampaikan kondisi dan potensi ancaman karhutla di daerahnya sebagai dasar penyusunan langkah terpadu. (Rel)
