Home / Pemerintah

Selasa, 18 Juli 2023 - 05:01 WIB

Kursi PJ Bupati Pasuruan di Indikasi Jadi Ajang Rebutan.

  • GERTAP Luruk Kantor DPRD.

PASURUAN Suksesi-Indonesia.com- Gerakan Rakyat Transparansi Pemilu dan Pilkada (GERTAP) yang tergabung dari 19 LSM, meluruk kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, senin (17/7) siang, aksi itu lantaran dipicu pengisian pejabat sementara (PJ) bupati disinyalir menjadi ajang rebutan pejabat.

GERTAP menyingkapi terkait ini, ketika saat pemilu nanti jabatan Bupati di duduki oleh orang yang tepat, sehingga Pejabat sementara (PJ) Bupati kedepan tidak memberi pengaruh yang negatif, apalagi jika dalam pemilu tersebut mengalami vakum off power yang meyebabkan pemerintah menjadi terhambat baik pelayanan ataupun pembangunan.

Baca Juga  AKP Aristianto Budi Sutrisno : Siapkan Diri Dengan Pengetahuan dan Ketrampilan Apabila Ingin Lulus Saat Ujian SIM

Dalam menyikapi ini, ketua DPRD Sudiono Fauzan menilai masa transisi dalam mengisi kekosongan jabatan itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pembahasan pengusulan PJ bupati tertulis pada pasal 9 ayat 1 pj dilakukan oleh Mendagri, Gubenur, dan oleh DPRD. Usulan dari 3 komponen melakukan pembahasan dilakukan oleh menteri dan menteri yang lainya.

Menurut Dion DPR hanya memiliki kewengaanya dalam memberikan usulan saja, maka calon tersebut digodok untuk pengangkatan PJ oleh kemendagri.

Baca Juga  Mencoblos Di TPS 15 Kelurahan Batulicin. Sekda Lanjut Tinjau Sejumlah TPS

“Untuk saat ini kami hanya mengusulkan 3 nama yang menjadi PJ, untuk sarat sarat sebagai calon PJ adalah sorang ASN yang menduduki sekelas kepala dinas pemerintah pusat atau sekda,” urai dion.

Ia menambahkan, Dalam pengusulan pemberhentian bupati sudah kita rancang, kita tinggal memunggu, dan ini masih kita rapatkan untuk pembahasan permendagri no 4, apa dan bagaimana nantinya siapa yang akan menjadi PJ Bupati.

Baca Juga  HUT FWJ Indonesia ke 5 Tampilkan Performa Seni dan Budaya

Anjar koordinator GERTAP menanyakan pada fungsi DPRD dalam merkom PJ Bupati, dan selama ini kajian yang telah dilakukan oleh DPRD. Usulan- usulan hawatir ada titipan atau indikasi pengkondisian jabatan.

Terkait PJ Bupati tersebut ketua DPRD Sudinon Fauzan kita harus mengawal ketat terkait mekanisme penunjukan jabatan Bupati, hal ini dilakukan agar tidak ada misi atau kepentingan politis yang menguntungkan kelompok atau diri sendiri. “Dalam PJ Bupati itu, kita harapakan mampu menjalankan kewenangannya tanpa ada kepintingan politis dan murni untuk kesejahteraan rakyat pasuruan, besok kita akan rumuskan mekanisme dalam pemilihan pj bupati,” tegas dion (rif).

Baca Juga

Pemerintah

Kepala DPMD Tanbu.PKK Desa Merupakan Garda Terdepan Kemajuan Desanya

Pemerintah

KPU Tanbu Terima Kirab Pemilu 2024

Pemerintah

Tingkatkan PAD, Pemkab Tanbu – PT PTP Tandatangani Perjanjian SP3

Pemerintah

Tingkatkan SDM, Tanbu Gelar Pelatihan Computer Operator Assistant

Pemerintah

Perumda Delta Tirta Sidoarjo Targetkan Cakupan Layanan 100 Persen dengan Rencana Penambahan Kapasitas Air

Pemerintah

Disdukpencapil Tanbu Jemput Bola Perekaman E-KTP dan Indentitas Kependudukan Digital di Sekolah

Pemerintah

Pembukaan MTQ Tingkat Kecamatan Angsana ke-XIX Tahun 2023 Berlangsung Meriah

Hiburan

Pengajian Umum Penutup Rangkaian Kegiatan Adat Istiadat Bersih Desa