Home / Politik

Jumat, 29 Maret 2024 - 10:52 WIB

Kasus Penggelembungan Suara di Dapil 3, Bawaslu Surabaya akan segera memanggil PPK dan Panwas

SURABAYA, Suksesi Indonesia.com- Menindak lanjuti laporan nomor: 013/Reg/LP/PL/Kota/16.01/III/2024, Bawaslu Kota Surabaya kembali memanggil Saksi Pelapor, antara lain Rudik Siswanto, Fauzi dan Nur Cholis, Kamis (28/3/2024)

Untuk saksi Nur Cholis dan Fauzi, ini merupakan pemanggilannya yang ketiga dan saat ini baru bisa dimintai klarifikasinya.

Diketahui, laporan dengan nomer diatas terkait dengan adanya dugaan penggelembungan suara Pileg 2024 di tiga kecamatan di Surabaya, yaitu kecamatan Bulak, Tenggilis Mejoyo dan Gunung Anyar.

Dalam hal ini, Ketua Bawaslu Surabaya Novly Bernado Thyssen menegaskan bahwa, pihaknya tetap menjalankan prosedur.

“Saat ini kita secara bergantian memanggil pihak-pihak terkait dalam upaya mencari fakta peristiwa untuk hukum yang dilapokan,” ucap Novly.

Baca Juga  Tanbu Bersholawat Bersama HABIB HASAN BIN FAROQ AL KAFF Dan SYAKIR DAUlAY Dalam Rangka Sosialisasi Pil Gub Dan Pil Bub Kab.Tanah Bumbu Kal Sel

Ditanya sudah sejauh mana hasil dari pencarian fakta, mantan ketua Komisi independen pengawas Pemilu (KIPP) menyatakan masih dalam pembahasan internal.

“Ini masih proses internal, jadi mohon kesabarannya karena kami belum bisa membeberkan lebih dalam terkait keterangan para saksi,” jelasnya.

Novly juga memastikan akan segera memanggil para pihak terlapor yakni pihak penyelenggara dari 3 kecamatan antara lain PPK dan Panwas kecamatan Bulak, Tenggilis Mejoyo dan Gunung Anyar.

Jadi, lanjut Novly, semua pelaporan pelanggaran Pemilu, tetap pintu masuknya ada di Bawaslu.

Nantinya, setelah dilakukan penelitian dan klarifikasi pihak-pihak terkait, bersama dengan Gakkumdu akan ditentukan mana yang masuk pelanggaran adminisnistasi Pemilu, kode etik, pidana pemilu dan pelanggaran undang-undang lainnya.

Baca Juga  Operasi Mantap Brata Semeru Digelar, Polres Situbondo Siap Kawal Pemilu 2024

Dan jika benar ditemukan ada pelanggaran pidana politik, maka Gakkumdu akan merekomendasikan ke Pengadilan umum.

Sementara itu, kepada awak media, Nur Cholis (saksi pelapor) menegaskan bahwa benar ada penggelembungan suara untuk PDI Perjuangan di kecamatan Bulak.

“Setelah dilaksanakan Rekap C.Plano, anehnya tidak segera dicermati, namun PPK meminta penundaan untuk pencermatan internal selama 2 hari,” ungkap Cholis, saksi kecamatan Bulak dari Partai Gerindra ini.

“Kami (para saksi) tidak diberi waktu untuk pencermatan, kami minta file PDF juga tidak diberikan. Tiba-tiba 2 hari kemudian sudah jadi formulir model DA dan banyak perubahan,” terangnya.

Baca Juga  Mampir Ngopi ke Pasar Manunggal, Andi Rudi Latif Disambut Antusias Pedagang

Para saksi, lanjut Cholis, langsung diminta tanda tangan dan jika tidak mau, saksi diancam tidak akan diberikan berkas DA.Hasil.

Disisi yang sama, saksi Fauzi mengaku, dalam klarifikasinya dirinya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi.

“Setelah pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan Gunung Anyar hari Sabtu (17/2), sempat berhenti 2 hari. Dan pada Senin (19/3), kita langsung disuruh tanda tangan DA.Hasil tanpa ada pencermatan kembali,” ungkap Fauzi, saksi kecamatan Gunung Anyar dari Partai Gerindra.

Nah, setelah DA dibagikan, kita baru tahu ada penambahan di Partai PDIP dan Calegnya nomer 7 a.n Tato Sapto.

Penambahannya, lanjut Fauzi, kalau ditotal se kecamatan Gunung Anyar sebesar 600 suara lebih. Dari situ langsung kita laporkan ke Partai. (*)

Baca Juga

Politik

Enam Partai Politik Siap Usung Muhammad Fawait Sebagai Bacabup Jember

Politik

Konsolidasi Pemenangan Relawan “BAIK” Bersama Bolone Abah Subandi

Politik

Rektor UNARS Apresiasi Polri yang Berhasil Raih 70,8% Kepercayaan Publik

Politik

Serak Tangis Pertiwi di Balik Senyum Penguasa

Politik

Peneropongan Cucuk Sunan Giri : PDIP Bimbang Untuk Mengusung Anis Baswedan di Pilgub DKI Jakarta

Politik

KPU Sumenep Buka Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada 2024

Politik

Generasi Milenial Gen Z Ciracas siap Mendukung Sahabat Aksi Dr.Adi Kurnia Setiadi,SH,.MM

Politik

KAMPANYE POLITIK RUJAK MANIS