Home / Pemerintah

Rabu, 10 Mei 2023 - 12:39 WIB

Pemkab Tanah Bumbu Kembali Raih WTP BPK Perwakilan Kalimantan Selatan.

Suksesi Indonesia.com Tanbu BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Perhargaan opini WTP tersebut diterima Bupati HM Zairullah Azhar saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Rahmadi, di Banjarbaru, Selasa (9/5/2023).

Baca Juga  Pjs Bupati Sidoarjo Pimpin Langsung Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 96

Bupati HM Zairullah Azhar mengatakan pihaknya bersyukur karena Pemkab Tanah Bumbu telah berhasil meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 10 kali berturut-turut, dan akan terus mempertahankan opini tersebut.

“Alhamdulillah, berhasil meraih opini WTP 10 kali berturut-turut, semua berkat dukungan seluruh pihak dan kami tentu siap menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK Kalsel,” kata Zairullah.

Baca Juga  Tanbu dan ITP Tanda Tangani PKS Uji Coba Penyediaan Bahan Bakar Hasil Pengolahan Sampah

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Rahmadi mengatakan LHP diserahkan kepada pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. Ada dua laporan yakni LHP Laporan Keuangan 2022 dan LHP SPI kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

Disebutkannya, pemeriksaan LKPD 2022 sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2016 dengan memperhatikan kriteria kesesuaian mengacu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Baca Juga  Tasyakuran HAB Ke-78 di Tanah Bumbu

Kemudian, kriteria kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan pada aturan perundang-undangan. Hasil akhirnya disimpulkan opini diberikan dengan predikat WTP.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai kriteria itu, kami simpulkan LKPD dari sembilan kabupaten/kota telah disajikan secara wajar, sesuai SAP dan prinsip akuntansi sehingga diberikan status WTP, ” jelasnya.

Dikatakan, meski meraih opini WTP, tetapi BPK Kalsel masih menemukan beberapa permasalahan harus jadi perhatian namun tidak mempengaruhi keseluruhan kewajaran penyajian laporan keuangan pemda. (Rel)

Baca Juga

Pemerintah

Sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko: Mendorong Akuntabilitas dan Efisiensi Pemerintahan

Pemerintah

RDPU DPRD Provinsi Kalsel, Membahas KM 171 yang Terus Mendapat Perhatian dari Berbagai Kalangan

Pemerintah

Penyerahan BLT-DD Desa Di Aula Desa Sumberkolak Berjalan Lancar

Pemerintah

Petugas Kebersihan Kantor Bupati Tanah Bumbu Berkurban Delapan Ekor Sapi

Pemerintah

Tanbu Dapat 1000 Lowongan PPPK, Seleksinya Bulan September

Pemerintah

Rakoor Persiapan Jelang Perayaan Hari Raya Idul Fitri

Pemerintah

Pemkab Sidoarjo Buka Pendaftaran Mudik Gratis

Pemerintah

Pembangunan Dua Gedung Baru RSUD RT Notopuro Sidoarjo Tuntas Akhir Tahun 2024