Home / Pemerintah

Rabu, 10 Mei 2023 - 12:39 WIB

Pemkab Tanah Bumbu Kembali Raih WTP BPK Perwakilan Kalimantan Selatan.

Suksesi Indonesia.com Tanbu BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Perhargaan opini WTP tersebut diterima Bupati HM Zairullah Azhar saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Rahmadi, di Banjarbaru, Selasa (9/5/2023).

Baca Juga  Luar Biasa,Bupati Kunjungi 6 Desa Dalam Sehari,Semua RT Terkumpul.

Bupati HM Zairullah Azhar mengatakan pihaknya bersyukur karena Pemkab Tanah Bumbu telah berhasil meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 10 kali berturut-turut, dan akan terus mempertahankan opini tersebut.

“Alhamdulillah, berhasil meraih opini WTP 10 kali berturut-turut, semua berkat dukungan seluruh pihak dan kami tentu siap menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK Kalsel,” kata Zairullah.

Baca Juga  Raih Penghargaan KI Award 2024, Pemkab Sidoarjo Menuju Informatif

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Rahmadi mengatakan LHP diserahkan kepada pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. Ada dua laporan yakni LHP Laporan Keuangan 2022 dan LHP SPI kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

Disebutkannya, pemeriksaan LKPD 2022 sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2016 dengan memperhatikan kriteria kesesuaian mengacu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Baca Juga  Penghargaan Kempo Oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim

Kemudian, kriteria kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan pada aturan perundang-undangan. Hasil akhirnya disimpulkan opini diberikan dengan predikat WTP.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai kriteria itu, kami simpulkan LKPD dari sembilan kabupaten/kota telah disajikan secara wajar, sesuai SAP dan prinsip akuntansi sehingga diberikan status WTP, ” jelasnya.

Dikatakan, meski meraih opini WTP, tetapi BPK Kalsel masih menemukan beberapa permasalahan harus jadi perhatian namun tidak mempengaruhi keseluruhan kewajaran penyajian laporan keuangan pemda. (Rel)

Baca Juga

Pemerintah

DPC FPPI Sidoarjo Selenggarakan Konsolidasi dan Koordinasi Dalam Rangka Mengawal Konstitusi Untuk Keutuhan NKRI

Pemerintah

Sosialisasi Perbup 21 Tahun 2023.Kata Sekda Pengelolaan Arsip Dibutuhkan Komitmen Kuat

Pemerintah

Kemenag Sumenep Gelar Rukyatul Hilal, Tentukan Awal Puasa Ramadhan 1445 H,

Pemerintah

Tablig Akbar Bersama KH M Zhofaruddin, Jama’ah Padati Lapangan Pesta Pantai Mappanre Ri Tasi’e

Pemerintah

Ormas dan Organisasi Politik Ikuti Workshop Penyelenggaraan Kearsipan

Pemerintah

Dinas Sosial Tanbu Salurkan Bantuan ke Korban Kebakaran di Desa Sinar Bulan

Pemerintah

BPBD Tanbu Monev SDSM, sekaligus Bukber di Masjid Binaan

Pemerintah

Perumda Delta Tirta Sidoarjo Targetkan Cakupan Layanan 100 Persen dengan Rencana Penambahan Kapasitas Air